Kondisi riil pengerjaan proyek Pemeliharaan Berkala Jalan Wiratama di Kelurahan Damar Sari, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi |
R. Nainggolan, Ketua DPD Pagar Merah Kota Tebing Tinggi, bersama perwakilan warga Kelurahan Damar Sari, Kecamatan Padang Hilir, angkat bicara dan menilai pelaksanaan proyek Pemeliharaan Berkala Jalan Wiratama yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2026 ini berjalan tidak wajar serta diduga tidak sesuai progres.
Berdasarkan pantauan langsung di lokasi pada Sabtu (3/10/2026), kondisi Jalan Wiratama masih berupa permukaan tanah dan kerikil berdebu. Belum terlihat adanya pengerasan, pengaspalan, maupun perbaikan struktur jalan yang signifikan.
Ironisnya, hanya tampak satu orang pekerja dengan alat pemadat kecil di lokasi — pemandangan yang dinilai tidak sebanding dengan anggaran setengah miliar rupiah dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Tebing Tinggi tersebut.
Tanggapan Dinas PUPR Kota Tebing Tinggi
Menanggapi polemik dan sorotan tajam dari masyarakat, pihak Dinas PUPR Kota Tebing Tinggi melalui perwakilannya, Charles, memberikan tanggapan singkat saat dikonfirmasi oleh awak media.
"Itu bukan kita, itu dari Medan,kita tidak ada kelibatannya sama mereka" ujar Charles.
Pernyataan singkat tersebut justru menuai tanda tanya besar di tengah publik. Pasalnya, proyek tersebut jelas-jelas menggunakan papan informasi resmi Dinas PUPR Kota Tebing Tinggi dengan sumber pendanaan dari APBD Tahun Anggaran 2026.
R. Nainggolan menyampaikan kritik tajam atas temuan di lapangan. Ia menegaskan bahwa pihaknya turun langsung untuk memastikan transparansi penggunaan anggaran publik demi kepentingan masyarakat luas.
"Kami datang melihat langsung, bukan hanya membaca papan. Anggaran hampir setengah miliar rupiah, tapi di mana hasilnya? Jalan tetap berdebu, kalau hujan jadi lumpur. Hanya ada satu orang dengan alat kecil. Ini tidak masuk akal dan tidak dapat dibenarkan."tegasnya
Selain menyoroti minimnya progres fisik, Nainggolan juga mempertanyakan penunjukan kontraktor pelaksana yang berasal dari luar daerah.
"Proyek di Tebing Tinggi, kontraktornya dari Medan. Mengapa warga setempat tidak diberi kesempatan? Ini bukan sekadar soal pekerjaan, ini soal uang rakyat yang harus kembali kepada rakyat. Jika dalam waktu dekat tidak ada perubahan nyata, kami mendesak instansi berwenang menelusuri ke mana anggaran itu mengalir. Kalau tidak bisa dikerjakan, kembalikan ke kas daerah!" tegasnya.
Suara dan Keresahan Warga
Keresahan serupa turut dirasakan oleh warga sekitar. J. Purba, salah satu perwakilan warga Kelurahan Damar Sari, mengungkapkan kekecewaannya karena kondisi jalan tidak mengalami perubahan berarti meskipun papan proyek telah lama berdiri di lingkungan mereka.
*Sudah beberapa hari papan terpasang, tapi jalannya tetap seperti ini, Masak pemadatannya pakai tandem (COMPACTION) kecil,dimana letak kualitasnya nanti. Kami Mohon diperiksa, jangan sampai anggaran hilang tanpa hasil," ungkap J. Purba.
Warga berharap pihak berwenang tidak hanya memantau dari atas kertas atau papan informasi, melainkan turun langsung meninjau kondisi riil di lapangan.
Menyikapi polemik ini, R. Nainggolan bersama warga Kelurahan Damar Sari menyampaikan sejumlah tuntutan tegas.
Pemeriksaan Rinci, Melakukan audit penggunaan anggaran secara transparan dibandingkan dengan progres fisik di lokasi. Kejelasan Jadwal: Meminta kepastian linimasa pengerjaan sejak awal hingga tuntas.
Transparansi Rekanan. Meminta kejelasan proses penunjukan CV. Duarte Berkarya sebagai pelaksana proyek. Pengawasan Partisipatif: Melibatkan perwakilan warga dalam pengawasan terbuka proyek di wilayah mereka.
Sanksi Tegas. Menuntut pengembalian anggaran ke kas daerah apabila pihak pelaksana tidak mampu menyelesaikan kewajibannya. (G)
